Penasehat K2HAU, Murtala.
Bertepatan 15 tahun tragedi berdarah penembakan terhadap warga sipil di Simpang KKA, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Aceh Utara (K2HAU) menggelar syukuran dan do'a bersama di Simpang KKA, Paloh Lada, Dewantara, Sabtu (3/5).
Acara peringatan tersebut dilaksanakan di dua titik yakni, di Simpang KKA dan Masjid Al-Mabrur, Dusun Ule Tutu, Lancang Barat. Acara juga dilanjutkan berziarah ke makam para korban HAM tersebut, dengan diwarnai isak tangis dari keluarga korban.
Penasehat K2HAU Murtala, yang didampingi Ketua Samsul Bahri mengatakan, peristiwa Simpang KKA, merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusian yang terjadi pada masa konflik di Aceh. Namun sayangnya dari pengesahan Qanun KKR Aceh pada tahun lalu hingga saat ini belum ada upaya pengesahan Qanun KKR tersebut di MK.
Sehingga hak-hak korban masih terlantar begitu saja. Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh selama ini telah mengabaikan hak-hak korban dan keluarga korban. Akibatnya persoalan ini telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan serta ketakutan yang luar biasa bagi korban dan keluarga korban hingga saat ini.
Sebagai salahsatu tanggungjawab dan peran masyarakat, tambahnya, terhadap pemenuhan hak-hak korban, maka dalam hal ini K2HAU bersama masyarakat Paloh Lada pada setiap tahunnya melakukan peringatan peristiwa tragedi Simpang KKA.
"Peringatan ini dilakukan sebagai bahagian sejarah masa lalu," tukas Murtala.
Adapun bentuk tuntutan K2HAU sebagai berikut:
1.Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah Aceh untuk segera menuntaskan kasus berat HAM di Aceh melalui pengadilan HAM.
2.Mendesak pemerintah pusat dan Aceh untuk segera mengimplementasikan qanun KKR Aceh.
3.Mendesak pemerintah pusat dan dan pemerintah Aceh untuk mengalokasikan dana kusus untuk peringatan tahunan tragedi berdarah di Aceh.
4.Mendesak pemerintah Aceh untuk segera membentuk Pansel Qanun KKR Aceh,
5.Mendesak elemen sipil Aceh, nasional dan internasional untuk merapat barisan guna menyuarakan penuntasan kasus pelanggaran berat HAM Aceh.
6.Menghimbau kepada korban, keluarga korban pelanggaran berat HAM untuk merapatkan barisan dalam menyuarakan dan terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM di Aceh.
